Subscribe via RSS Feed Connect on Google Plus Connect on LinkedIn

Stop Intimidasi dan Pembungkaman Rayat buka Ruang Politik Berikan Kesepatan untuk Perdamaian

Filed in News, Newsletter by on 4th March 2018 0 Comments • views: 1435

 PATANI DARUSALAM: 4 Mac 2018 – Jumlah insiden kekerasan dalam dua tahun terakhir mungkin telah menyebabkan pihak Rejim Bangkok dan aparat keamanan merasa nyaman dengan kondisi di Wilayah Perbatasan Selatan atau Patani. 

Namun kami, atas nama Jaringan Perjuangan untuk Membela Hak Asasi Manusia Patani (HAMP) kenyataan ini menegaskan bahwa tanggapan seperti ini adalah terbaik. 

Selagi Penjajah Thailand dan pihak Gerakan Pembebasan Patani tidak melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah akar umbi, termasuk penyelesaian secara politik, dan permasalahan ketidakadilan masih terus berlangsung, konflik di wilayah ini tidak akan berhenti. Kondisi ini menyebabkan masyarakat awam apapun agama dan etnisitinya terpaksa menjalani kehidupan dalam penderitaan dan menghadapi akibat yang mengerikan.

 Hal ini boleh dibuktikan oleh apa yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini. Selain mengalami kerugian dari penggunaan kekerasan oleh  pihak pejuang Pembebasan Patani, kehidupan orang awam juga terpengaruh oleh operasi oleh pihak keamanan seperti penggeledahan dan pengepungan rumah, penangkapan dalam jumlah yang besar yang berlaku di banyak tempat. Operasi-operasi seperti ini dilaksanakan berdasarkan UU paket keamanan (UU Darurat Tentera, dll). Sebagai akibat, rakyat harus hidup dalam teror dan keraguan akan jaminan  keamanannya serta kemungkinan gelombang kekerasan baru juga akan datang.  

Suasana yang muram seperti ini juga menghambat usaha pihak yang sedang berkonflik untuk menjalankan proses perdamaian, dan memperburuk kondisi untuk berdialog. Pihak kerajaan Thai juga melakukan intimidasi dan membatasi kebebasan ekspresi yang didambakan oleh rakyat. Misalnya, Komand Operasi Keamanan Internai (the Internal Security Operations Command, ISOC) Wilayah 4 Bagian Hadapan menempuh proses hukum baik sivil dan jenayah terhadap wartawan dan pembela HAM diawal bulan Februari 2018. Surat khabar The Manager Online diproses hukum karena melaporkan kes penyiksaan yang berlaku ketika penahanan. 

Pendiri Patani Human Right Organization Network (HAP), Ismael juga harus menghadapi proses hukum hanya karena beliau muncul dalam acara TV Thai PBS yang bernama “Policy by People”, untuk memberikan keterangan tentang pengalamannya menuntut pampasan sebagai akibat penyiksaan yang dialaminya ketika dalam penahanan.

Pelaksanaan dua hukum istimewa, yaitu Undang-undang Darurat Tentera (Martial Law) dan Dekrit Darurat (Emergency Decree) dan Hukum Jenayah selama ini telah gagal melayani tujuan yang ingin dicapai hukum,  yakni melindungi hak-hak dasar dan kebebasan. 

Sebaliknya, pelaksanaan hukum-hukum ini menyebabkan pelanggaran hak dan kebebasan pribadi termasuk kebebasan ekspresi, yang dilindungi oleh standar internasional termasuk Kenyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights, UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Right). Kedua standar internasional menentukan bahwa setiap individu harus mempunyai hak atas tubuhnya dan kebebasan ungkapan. Selain itu, pelaksanaan hukum-hukum tersebut juga gagal membendung praktek penyalahgunaan hukum seperti SLAPPs (Strategic Lawsuit against Public Partisipation, Gugatan Strategis terhadap Penyertaan Publik). 

Penyertaanpublik untuk menyelesaikan konflik di Wilayah Sempadan Selatan atau Patani pasti akan sia-sia jika Rejim Bangkok dan agensi keamanan lokal tidak menyadari kepentingan untuk membela hak untuk hidup bermasyarakat dan kebebasan menyatakannya. Yang mana Hak dan kebebasan ini boleh membantu dalam mewujudkan kedamaian berasaskan sikap saling menghormati, kerjasama dan toleransi. Berdasarkan hal itu, kami menuntut perkara berikut agar:

 

1. ISOC Wilayah 4 Bagian Hadapan dan pihak keamanan terkait tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat apapun  etnisiti dan agamnya, dan paket UU keamanan harus dilaksanakan secara adil dan saksama.  

2. Gerakan Pembebasan Patani atau Mereka yang Mempunyai Pandangan yang Berbeda dari Negara dituntut agar tidak melakukan intimidasi dan menggunakan kekerasan terhadap orang awam apapun etnisiti dan agama.  

3. ISOC Wilayah 4 Bagian Depan harus menghentikan segala bentuk intimidasi, khususnya pelaporan hukum terhadap media massa dan pembela HAM, karena tindakan sedemikian adalah bersifat SLAPPSs.

4. Kerajaan Thai harus meninjau semua pelanggaran HAM di Wilayah Sempadan Selatan secara transparan dan memastikan agar para korban mendapat pemulihan dan wang pampasan yang adil.

5. Semua Pihak yang Berkepentingan dalam Kedamaian, Penjajah Thailand, semua Gerakan Pembebasan Patani, organisasi masyarakat sivil (CSO) di dalam dan di luar wilayah knoflik dan organisasi internasional, harus mengamati dan meninjau tindakan intimidasi, dan memberikan rekomendasi kepada Penjajah  Thailand dan Gerakan Pembebasan Patani untuk menyelesaikan konflik melalui cara damai.

6. Semua organisasi masyarakat sivil lokal, sebagai rekan kami, tanpa mengira etnisiti dan agama harus bersatu untuk menghalangi kelompok manapun melakukan pelanggaran HAM dan membatasi kebebasan ungkapan berasaskan prinsip bahwa kedamaian tidak akan lahir tanpa keadilan.

Oleh Jabatan Penerangan PULO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *