Subscribe via RSS Feed Connect on Google Plus Connect on LinkedIn

Rangkaian Hak Asasi Manusia Patani

Filed in Breaking news, Newsletter by on 22nd March 2018 0 Comments • views: 1159

PATANI DARUSALAM: Jumlah insiden kekerasan dalam dua tahun terakhir mungkin menyebabkan pihak penjajah Siam dan aparat keamanannya merasa nyaman dengan kondisi di Wilayah Etnik Melayu atau Patani. Namun kami, atas nama Jaringan Hak Asasi Manusia Patani (HAMP) dan para penandatangan kenyataan ini menegaskan bahwa tanggapan seperti ini adalah terbalik. 

 

Selagi Penjajah Siam dan pihak Gerakan Pembebasan Patani tidak melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah akar umbi, termasuk penyelesaian secara politik, dan permasalahan ketidakadilan masih terus berlangsung, konflik di wilayah ini tidak akan berhenti. 

Kondisi ini menyebabkan orang awam apapun agama dan etniknya terpaksa menjalani kehidupan dalam penderitaan dan menghadapi akibat yang mengerikan.

 Hal ini boleh dibuktikan oleh apa yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini. Selain mengalami kerugian dari penggunaan kekerasan oleh  pihak Pejuang Pembebasan Patani, kehidupan orang awam juga terpengaruh oleh operasi oleh pihak tentera penjajah seperti shakedown dan pengepungan rumah, penangkapan dalam jumlah yang banyak yang berlaku di banyak tempat. Operasi-operasi seperti ini dilaksanakan berdasarkan UU paket keamanan (UU Darurat Tentera, dll). Sebagai akibat, rakyat harus hidup dalam teror dan keraguan akan jaminan  keamanannya serta kemungkinan gelombang kekerasan baru juga akan datang.  

Suasana yang muram seperti ini juga menghambat usaha pihak yang sedang berkonflik untuk menjalankan proses perdamaian, dan memperburuk kondisi untuk berdialog. 

 

Pihak penjajah Siam juga melakukan intimidasi dan membatasi kebebasan ekspresi yang didambakan oleh rakyat. Misalnya, Komand Operasi Keamanan Internal (the Internal Security Operations Command, ISOC) Wilayah 4 Bagian Hadapan menempuh proses hukum baik sivil dan jenayah terhadap wartawan dan pembela HAM diawal bulan Februari 2018. Surat khabar The Manager Online diproses hukum karena melaporkankes penyiksaan yang berlaku ketika penahanan. 

Pelaksanaan dua hukum istimewa, yaitu Undang-undang Darurat Tentera (Martial Law) dan Dekrit Darurat (Emergency Decree) dan Hukum jenayah selama ini telah gagal melayani tujuan yang ingin dicapai hukum,  yakni melindungi hak-hak dasar dan kebebasan. 

 

Sebaliknya, pelaksanaan hukum-hukum ini menyebabkan pelanggaran hak dan kebebasan pribadi termasuk kebebasan ekspresi, yang dilindungi oleh standar internasional termasuk Kenyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights, UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sivil dan Politik (the International Convenant on Civil and Political Right).

 

 Kedua standar internasional menentukan bahawa setiap individu harus mempunyai hak atas tubuhnya dan kebebasan ekspresi. Selain itu, pelaksanaan hukum-hukum tersebut juga gagal membendung praktek penyalahgunaan hukum seperti SLAPPs (Strategic Lawsuit against Public Partisipation, Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik). 

 

Partisipasi publik untuk menyelesaikan konflik di Wilayah Etnik Melayu atau Patani pasti akan sia-sia jika penjajah dan agensi keamanan lokal tidak menyadari kepentingan untuk membela hak untuk hidup masyarakat sipil dan kebebasan berekspresinya. Yang mana Hak dan kebebasan ini boleh membantu dalam mewujudkan kedamaian berasaskan sikap saling menghormati, kolaborasi dan toleransi. Berdasarkan hal itu, kami menuntut perkara sebagai berikut:

 

1. ISOC Wilayah 4 Bagian Hadapan dan pihak keamanan terkait tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat apapun  etnisiti dan agamnya, dan paket UU keamanan harus dilaksanakan secara adil dan saksama.  

2. Gerakan Pembebasan Patani atau Mereka yang Mempunyai Pandangan yang Berbeda dari Negara dituntut agar tidak melakukan intimidasi dan menggunakan kekerasan terhadap orang awam apapun etnisiti dan agama.  

3. ISOC Wilayah 4 Bagian Depan harus menghentikan segala bentuk intimidasi, khususnya pelaporan hukum terhadap media massa dan pembela HAM, karena tindakan sedemikian adalah bersifat SLAPPSs.

4. Kerajaan Thai harus meninjau semua pelanggaran HAM di Wilayah Etnik Melayu secara transparan dan memastikan agar para korban mendapat pemulihan dan wang kompensasi yang adil.

5. Semua Pihak yang Berkepentingan dalam Kedamaian, Kerajaan Thailand, semua Gerakan Pembebasan Patani, organisasi masyarakat sivil (CSO) di dalam dand di luar wilayah knoflik dan organisasi internasional, harus mengamati dan meninjau tindakan intimidasi, dan memberikan rekomendasi kepada Kerajaan Thailand dan Gerakan Pembebasan Patani untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan damai.

Oleh Jabatan Penerangan PULO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *