Subscribe via RSS Feed Connect on Google Plus Connect on LinkedIn

About us

 

HAK ASASI MANUSIA OLEH PBB Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Persyerikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Puan. Eleanor Rossevelt. Setelah 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja jawatan kuasa tersebut.

Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang diwakili dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. justru itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap individu mempunyai Hak : • Hidup • Kemerdekaan dan keamanan • Diakui kepribadiannya • Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah • Masuk dan keluar suatu Negara • Mendapatkan asylum (Perlindungan) • Mendapatkan suatu kebangsaan • Mendapatkan hak milik atas benda • Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan • Bebas memeluk agama (bagi kamu agamu bagi aku agama ku) • Mengeluarkan pandangan • Bermusyawarah dan berkumpul • Mendapat jaminan sosial • Mendapatkan pekerjaan • Berdagang/niaga • Mendapatkan pendidikan • Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat • Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian,namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban untuk menerapkannya.

KONSEP HAM  Di dalam mendefinisikan HAM, banyak sekali referensi dari para ahli yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami apa itu HAM, berikut beberapa pengertian HAM menurut beberapa ahli yang berbeda:

  • HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. • Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang mutelak atas setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
  • John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Allah SWT, sebagai hak yang kodrati. • Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang mutlak pada hakekat dan kehadiran manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah/kerajaan dan setiap individu, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Ciri-ciri pokok HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat kesimpulan tentang beberapa ciri asas hakikat HAM yaitu: • HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. • HAM berlaku untuk setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnik, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. • HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM .

Macam-macam HAM Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak-hak sebagai berikut;

Hak untuk hidup, Kemerdekaan dan keamanan,

Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum,

Hak untuk memperoleh rawatan yang sama dengan orang lain menurut hukum,

Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum,dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah,

Hak untuk masuk dan keluar suatu Negara,

Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat,

Hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk bedagang/niaga,

Hak untuk mendapatkan pekejaan dll.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatian hadirian sekian dan apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian saya mohon maaf.

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang Hak Asasi Manusia Patani (HAMP) khususnya hak asasi sedunia seumumnya, HAMP telah ditubuhkan pada tanggal 25 oktober 2012, dan di rasmikan pada pada tanggal 8 November 2013 di Holland, Reg. No 56429797. bertujuannya agar boleh bergerak dengan bebas dan dimana saja.

Perkenankanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan tentang menghormati Hak Asasi Manusia

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT, makhluk pribadi, dan makhluk sosial. Semua keadaan tersebut baik sebagai makhluk  Allah, pribadi maupun makhluk sosial, manusia dianugerahi  hak. Hak yang ada dalam diri manusia tersebut berasal dari Allah SWT. Hak tersebut dinamakan hak asasi.

Sesuai Kodratnya, manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lain ciptaanNya. Manusia dibekali dengan berbagai kelebihan dan kemampuan dasar dalam kehidupnya yang berupa akal/cipta, rasa dan niat (feeling and intention). Dengan kemampuan dasar ini, manusia seharusnya dapat hidup berdampingan satu sama lain, bukannya saling merampas hak orang lain.

Kita semua menyadari bahwa Allah SWT, adalah Maha Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu, termasuk hidup kita. Setiap manusia satu persatu diberi hidup dan penghidupan. Tidak seorangpun dapat mengambilnya. Oleh karena itu, hidup merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir

Beberapa piagam HAM hasil perjuangan untuk menjamin agar pemerintah atau kerajaan tidak bertindak sewenang-wenang, di antaranya adalah sebagai berikut :

(1)   Magna Charta.

Piagam Magna Charta dideklarasikan di Inggris tahun 1512. Magna Charta merupakan cikal bakal (embrio) HAM. Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, raja boleh diminta pertanggung-jawabannya di hadapan hukum dan raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, raja tetap berwenang membuat undang-undang.

(2)   Bill of Rights.

Perkembangan yang lebih konkret tentang HAM terjadi setelah lahirnya piagam ini di Inggris pada tahun 1689. Piagam ini ditandatangani Raja William III. Inti piagam ini menyatakan bahwa “manusia sama di muka hukum” (equality before the law). Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan.

(3)   Declaration of Independence.

Perkembangan HAM yang lebih modern ditandai dengan lahirnya piagam ini, yakni deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776. Piagam ini disusun oleh Thomas Jefferson yang bersumber pada ajaran Rousseau dan Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Dokter Sun Yat Sen menggunakan asas ini di China, yang dikenal sebagai min tsu, min chuan, dan min seng.

(4)Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen.

Piagam ini merupakan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, lahir di Prancis tahun 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence karena jasa Lafayette, seorang Jenderal dari Prancis yang ikut berperang di Amerika pada waktu negeri tersebut membebaskan diri dari penjajah Inggris.

Sekembalinya ke Prancis, Lafayette berjuang untuk melahirkan Piagam Hak Asasi Manusia dan Warga Negara di negerinya. Piagam ini merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Di samping itu, piagam ini pun menekankan pentingnya asas anggapan tak bersalah (presumption of innocence), kebebasan berekspresi (freedom of expression), dan kebebasan beragama (freedom of religion), serta adanya perlindungan terhadap hak milik (the right of property).

(5) The Universal Declaration of Human Rights.

Pada Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, mendeklarasikan The Four Freedom, antara lain bebas berpendapat dan bersuara (freedom of speech and expression) serta bebas dari ketakutan (freedom from fear).

Deklarasi Roosevelt inilah yang menjadi dasar lahirnya Piagam HAM PBB, yakni The Universal Declaration of Human Rights. Piagam tersebut dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut akhirnya diterima secara resmi dalam Sidang Umum PBB.

(6) Bangkok Declaration (1993)

Deklarasi Bangkok diterima pada pertemuan Negara-negara Asia pada 1993. Dalam konferensi ini, pemmerintah Negara-negara Asia telah menegaskan kembali kometmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya yang bebas dan dapat dibagi hak asasi manusia dan menekankan perlunya university objektiviti, dan nonselektiviti hak asasi manusia.

(7) Deklarasi PBB(Deklarasi Wina) 1993

Deklarasi ini merupakan deklarasi unibersal yang ditandatangani oleh semua Negara anggota PBB di Negara Austria Wina. Oleh kerananya dikenal dengan Deklasi wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga yaitu hak pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetuju semua anggota PBB termasuk Thailand.

Namun penjajah Thailand tidak pernah melaksanakan deklarasi tersebut, lebih-lebih lagi untuk masyarakat Melayu Patani.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan Allah SWT kepada manusia yang bersifat kodrati. Maka dari itu tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya sejak manusia itu dilahirkan hingga sampai akhir hayat nanti. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tanpa dapat diambil oleh siapapun. Sebagai anugerah Allah SWT, HAM wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah/kerajaan dan individu-individu, kumpulan dan organisasi demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Pada dasarnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar tersebut, maka lahirlah hak-hak asasi lain, atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya susah akan ditegakkan dinegara mana saja, seseorang yang melanggar HAM berarti dia bertentangan dengan hukum yang berlaku di Dunia ini. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan berhubung hak asasi manusia yaitu HAMP.

Berikut ini adalah Sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di Dunia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut.

HAK ASASI MANUSIA OLEH PBB Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Persyerikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Puan. Eleanor Rossevelt. Setelah 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja jawatan kuasa tersebut.

Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang diwakili dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. justru itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan, Bahwa setiap individu mempunyai Hak : • Hidup • Kemerdekaan dan keamanan • Diakui kepribadiannya • Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah • Masuk dan keluar suatu Negara • Mendapatkan asylum (Perlindungan) • Mendapatkan suatu kebangsaan • Mendapatkan hak milik atas benda • Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan • Bebas memeluk agama (bagi kamu agamu bagi aku agama ku) • Mengeluarkan pandangan • Bermusyawarah dan berkumpul • Mendapat jaminan sosial • Mendapatkan pekerjaan • Berdagang/niaga • Mendapatkan pendidikan • Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat • Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian,namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban untuk menerapkannya.

KONSEP HAM  Di dalam mendefinisikan HAM, banyak sekali referensi dari para ahli yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami apa itu HAM, berikut beberapa pengertian HAM menurut beberapa ahli yang berbeda:

  • HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. • Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang mutelak atas setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
  • John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Allah SWT, sebagai hak yang kodrati. • Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang mutlak pada hakekat dan kehadiran manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah/kerajaan dan setiap individu, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Ciri-ciri pokok HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat kesimpulan tentang beberapa ciri asas hakikat HAM yaitu: • HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. • HAM berlaku untuk setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnik, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. • HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM .

Macam-macam HAM Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak-hak sebagai berikut;

Hak untuk hidup, Kemerdekaan dan keamanan,

Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum,

Hak untuk memperoleh rawatan yang sama dengan orang lain menurut hukum,

Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana seperti diperiksa di muka umum,dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah,

Hak untuk masuk dan keluar suatu Negara,

Hak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat,

Hak untuk mendapatkan pendidikan, Hak untuk bedagang/niaga,

Hak untuk mendapatkan pekejaan dll.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatian hadirian sekian dan apabila ada kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian saya mohon maaf.

Ladies and gentlemen,

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 

Article 1.

  • All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
  • Article 2.
  • Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
  • Article 3.
  • Everyone has the right to life, liberty and security of person.
  • Article 4.
  • No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
  • Article 5.
  • No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
  • Article 6.
  • Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
  • Article 7.
  • All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
  • Article 8.
  • Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
  • Article 9.
  • No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
  • Article 10.
  • Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
  • Article 11.
  • (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
  • (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
  • Article 12.
  • No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
  • Article 13.
  • (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
  • (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
  • Article 14.
  • (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
  • (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
  • Article 15.
  • (1) Everyone has the right to a nationality.
  • (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.
  • Article 16.
  • (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
  • (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
  • (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
  • Article 17.
  • (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
  • (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
  • Article 18.
  • Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
  • Article 19.
  • Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
  • Article 20.
  • (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
  • (2) No one may be compelled to belong to an association.
  • Article 21.
  • (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
  • (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
  • (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
  • Article 22.
  • Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.
  • Article 23.
  • (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
  • (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
  • (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
  • (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
  • Article 24.
  • Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.
  • Article 25.
  • (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
  • (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
  • Article 26.
  • (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
  • (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
  • (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
  • Article 27.
  • (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
  • (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
  • Article 28.
  • Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
  • Article 29.
  • (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  • (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  • (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
  • Article 30.
  • Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.